Sosialisasi BLSM 2013

PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk kembali oleh Pemerintah cq Kementerian Sosial RI dalam hal ini melakukan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). BLSM atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat adalah merupakan salah satu program pemerintah berupa pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan pemerintah dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM.

Peran PT Pos Indonesia (Persero) di Program ini sudah agak luas, sepertinya PT Pos Indonesia (Persero) sudah lebih dipercaya oleh Pemerintah ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Adapun Peran tersebut adalah

1. Cetak Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan distribusi KPS
2. Penyaluran dana BLSM kepada Masyarakat (RTS).
3. Laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah hasil pelaksanaan pekerjaan.

Total RTS saat ini adalah 15.530.897 RTS dengan total dana sebesar Rp. 11,6 Triliun, dan masa bayar yang ditentukan dalam 3 tahap masa bayar. Data tersebut tentu berasal dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan telah melalui proses verifikasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga dalam hal data penerima PT. Pos Indonesia (Persero) tidak ada kaitannya sama sekali. Pos hanya bertanggung jawab terhadap 3 perannya diatas.

Berikut KPS yang telah disalurkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) :

Tampak depan

Tampak Belakang :

Adapun ciri-ciri KPS tersebut adalah :

1. Terdapat lambang Garuda di kiri atas kartu
2. Terdapat Invisible Ink & Microtext Security
3. Terdapat tulisan Republik Indonesia di bawah lambang Garuda
4. Tertera masa laku kartu
5. Tertera logo Kementerian dan Institusi terkait
6. Tebal KPS 1 mm
7. KPS di Laminating Glossy
8. Terdapat Barcode dan hologram
9. Terdapat Unique number 14 digit (6 angka Nomor Induk, 7 angka Lokasi Bayar, 1 Angka cek digit)
10. Terdapat data penerima pada bagian belakang kartu

Pemberian BLSM tersebut oleh pemerintah direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dimulai Juli - Oktober 2013 dan setiap bulannya tiap RTS mendapatkan kompensasi sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) tahap pembayaran. Namun menindaklanjuti permintaan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Dirut PT Pos Indonesia (Persero) pada Rapat Kabinet tanggal 20 Juni 2013 tentang percepatan pembayaran BLSM 2013 diberitahukan sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap I di 15 kota (11 ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, makassar, Ambon, Jayapura dan 4 kota lainnya yaitu Malang, Yogyakarta, solo, Bogor) yang dimulai pada tanggal 22 dan 24 Juni 2013 dan semula diwakili oleh satu atau dua kecamatan saja, agar diperluas pembayarannya ke kecamatan lainnya dan tidak diperkenankan adanya penolakan pembayaran BLSM bilamana RTS menunjukan KPS.
2. Pembayaran tahap II untuk ibukota Provinsi agar dilakukan mulai tanggal 25 Juni 2013.
3. Pembayaran tahap III untuk seluruh kota/kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia mulai 1 Juli 2013.

Yang harus diperhatikan oleh penerima BLSM adalah:

1. Penerima BLSM harus membawa KPS dan Identitas yang ditetapkan seperti KTP, Surat Nikah, Surat Keterangan dari Kelurahan/desa, Kartu Keluarga.
2. Penerima dana (RTS) harus tercantum dalam Daftar Nominatif.
3. Pembayaran BLSM kepada RTS dilakukan di Kantor Pos Online dan di komunitas/Kantor Pos Offline.
4. Apabila RTS yang berhak meninggal dunia, pembayaran dapat diwakilkan kepada ahli waris RTS dengan menggunakan surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta mengunjukan identitas asli RTS dan ahli waris.
5. Pembayaran dilakukan satu-persatu kepada RTS yang memiliki KPS, tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara kolektif, kecuali untuk daerah tertentu yang akan ditetapkan tersendiri.

Demikian seidikit informasi semoga bermanfaat...